Garut (09/04/2026) Korupsi masih menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kasus korupsi pada tingkat Kabupaten/Kota bahkan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus korupsi tertinggi secara nasional. Untuk itu, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menginisiasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, BPKP, dan Ombudsman RI. Program ini merupakan langkah strategis guna memperkuat integritas di daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan, memperbaiki kualitas layanan publik, budaya kerja Antikorupsi aparatur, peningkatan peran serta Masyarakat dengan mengoptimalkan kearifan lokal yang mendorong terciptanya budaya Antikorupsi. 

KPK telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Kabupaten Garut sebagai daerah yang memenuhi kriteria dasar Kabupaten/Kota Antikorupsi. Setelah pemenuhan kriteria dasar, selanjutnya adalah pelaksanaan observasi secara langsung di Kabupaten Garut yang akan dilakukan untuk menilai inovasi layanan, efektivitas pengawasan internal, serta kualitas pelayanan publik, termasuk kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melihat dampak langsung layanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya, KPK juga membutuhkan data dan informasi dari Masyarakat untuk memastikan serta mengkonfirmasi perkembangan Kabupaten Garut. Observasi ini menjadi poin penting dalam menilai upaya pencegahan korupsi, peningkatan integritas, serta kesiapan Kabupaten Garut sebagai calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2026.  Mengidentifikasi tingkat kesiapan Kabupaten Garut sebagai calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2026; Antusiasme Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Inovasi Pemerintah Daerah dalam imeplementasi Pemberantasan Korupsi, Kunjungan Lapangan berkaitan dengan Indikator Kabupaten/Kota Antikrorupsi, dan Menjaring Informasi di Masyarakat terkait dengan perilaku Korupsi aparat Pemerintah Daerah . Memperluas jangkauan implementasi Program Desa Antikorupsi di Provinsi Jawa Barat . Memetakan praktik baik (best practices) dan Inovasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Garut (Satgas 1)