Jakarta, Berlokasi di Gedung ACLC KPK, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK melakukan evaluasi terhadap kegiatan Kabipaten / Kota Antikorupsi selama tahun 2025, dimana kegiatan ini dilakukan secara Hybrid yang secara luring melibatkan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Azwan dan Bapak Kusna Heriman , Kementerian Keuangan yang diwakilkan oleh Bpk Ariyanto Nugroho, Ombudsman RI yang diwakilkan oleh Bapak Febrityas dan secara daring oleh BPKP perwakilan Nusa tenggara Barat (NTB) yang diwakilkan Bapak taufik Hidayat, Kementerian PAN RB tidak dapat bergabung dalam rapat ini karena padatnya kegiatan berkaitan dengan Zona Integritas.

Diskusi berlangsung aktif dengan dibuka oleh Plt Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Bapak Rino Haruno yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan Program Kabupaten/Kota Antikorupsi selama tahun 2025 secara rinci sekaligus membuka Rapat Evaluasi ini, dilanjutkan BPKP NTB memberikan masukan yang dilanjutkan dengan tanya jawab, berikutnya dilanjutkan masukan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI.

Setelah diskusi yang cukup intens, Rapat ditutup dengan pemberian Sertifikat sebagai Narasumber dan harapannya kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Ombudsman RI dan BPKP dapat terus berlanjut dan dapat kembali melahirkan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Provinsi lainnya sehingga diharapkan semua Provinsi mempunyai minimal satu Percontohan. (Satgas 1)