Lampung Timur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dengan tema “Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta: Membangun Budaya Integritas dalam Praktik Ekonomi Lokal”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (Rabu, 28 Januari 2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bapak David Sepriwasa dan Al Razi Radja Haikal; Bupati Lampung Timur, Ibu Ela Siti Nuryamah; Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Bapak August Riko SA; Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur, Bapak Pofrizal; Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ibu Rida Rotul Aliyah, serta para pelaku usaha dan pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Lampung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Materi dengan tema “Membangun Budaya Integritas dalam Praktik Ekonomi Lokal” disampaikan oleh Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, David Sepriwasa dan Al Razi Radja Haikal. Dalam paparannya, David menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh setiap individu pada Era VUCA (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity), yaitu kondisi global yang tidak stabil, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian. “Kondisi global yang tidak stabil, cepat berubah, dan tidak pasti dapat mendorong seseorang untuk hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya demi mengamankan posisi atau kepentingan tertentu,” ujarnya.
Selanjutnya, Razi menambahkan mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi oleh setiap individu dalam menjaga integritas, berbagai tantangan tersebut dapat memengaruhi konsistensi seseorang dalam menjaga integritas. “Beberapa tantangan yang dihadapai dalam menjaga integritas, seperti adanya tekanan dari atasan atau pihak yang berkepentingan, lingkungan kerja yang tidak mendukung, kurangnya perlindungan untuk Whistleblower, keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan etika, serta adanya tekanan sosial,” jelasnya.
Sosialisasi Antikorupsi ini bertujuan untuk membangun nilai-nilai integritas di sektor dunia usaha, memberikan edukasi serta penanaman moral antikorupsi terhadap pelaku dunia usaha, serta sebagai wadah dialog antara para pakar pelaku usaha dalam membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi.
