Korupsi merupakan ancaman serius yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di tingkat desa, korupsi berpotensi menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan social. Meskipun desa seharusnya menjadi pilar Utama perekonomian Indonesia, kenyataannya banyak desa yang terpengaruh oleh korupsi. selengkapnya ...

Korupsi merupakan ancaman serius yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di tingkat desa, korupsi berpotensi menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan social. Meskipun desa seharusnya menjadi pilar Utama perekonomian Indonesia, kenyataannya banyak desa yang terpengaruh oleh korupsi.

Data menunjukkan bahwa dari tahhun 2015 hingga 2022, terjadi 851 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 973 pelaku, termasuk oknum kepala desa dan perangkatnya. Angka kemiskinan di desa tercatat sebesar 12,22%, jauh di atas target nasional yang berada di kisaran 8,5% hingga 9%. Selain itu, surver perilaku antikorupsi menunjukkan bahwa kesadaran antikorupsi masyarakat desa lebih rendah dibandingkan masyarakat kota, dengan skor 3,93 disbanding 3,9.

Untuk mengatasi masalah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdama Bersama dengan kementrian terkait meluncurkan program Desa Antikorupsi pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi dan kesejahteraan masyarakat desa, serta menurunkan angka kemiskinan. Hingga tahun 2023, telah dibentuk 62 Desa Antikorupsi di 33 provinsi di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengurangi perilaku korupsi dan berkontribusi pada Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Mari kita mulai dari desa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.