Labuha, 28 Juli 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Talkshow Antikorupsi dalam rangkaian kegiatan Labuha Expo 2025, bertempat di Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi KPK untuk memperluas edukasi publik melalui pendekatan komunitas, budaya lokal, dan media film.
Hadir sebagai narasumber dalam talkshow ini adalah Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Aditya Budiman; Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Saiful Turaya; dan Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau Bacan, Albert Efraim Kofit. Talkshow diawali dengan pemutaran dua film pendek antikorupsi karya peserta Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) bertajuk Ada yang Salah dengan Cinta dan Kita Mo Jadi Superhero, yang kemudian menjadi bahan diskusi utama para narasumber dan peserta.
Dalam talkshow tersebut, Aditya Budiman menekankan bahwa nilai-nilai integritas bisa ditanamkan secara efektif melalui media populer seperti film. “Melalui cerita yang dekat dengan keseharian, kita bisa membangun kesadaran antikorupsi yang lebih membumi dan berdampak,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Saiful Turaya, mengaitkan tema film dengan realitas tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyampaikan pentingnya etika publik dalam setiap lini pelayanan masyarakat dan mengajak warga untuk aktif menjadi pengawas jalannya pemerintahan. Sementara itu, Ketua Klasis GPM PP Bacan memberikan perspektif moral dan religius, bahwa gereja dan tokoh agama memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter jujur dan antikorupsi di tengah jemaat dan komunitas.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga ajakan moral kepada masyarakat Halmahera Selatan untuk mengambil peran dalam membentuk budaya antikorupsi, baik di lingkup pribadi, keluarga, komunitas, maupun pemerintahan lokal. Diseminasi kegiatan turut diperkuat melalui sejumlah kanal media sosial dan pemberitaan daring, termasuk di akun resmi GPM Labuha serta berbagai platform berita lokal dan nasional.
Dengan hadirnya KPK di tengah masyarakat pesisir timur Indonesia ini, semangat kolaboratif antara institusi negara, pemerintah daerah, dan komunitas keagamaan kembali ditegaskan sebagai kunci dalam mendorong Indonesia yang lebih berintegritas dan bebas dari korupsi.
(Penulis : Sabrina Lydia Simanjuntak)