Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat dengan tajuk Ngobrol Antikorupsi (Ngopi) bertemakan “Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Organisasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Bebas dari Korupsi” sebagai upaya untuk meningkatkan dan membina peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Kantor Bupati Bandung Barat pada Hari Selasa, 6 Mei 2025.
Hadir dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Johnson Ridwan Ginting; Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail; Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail; serta para peserta yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje, dalam kesempatannya menyampaikan komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk memberantas korupsi di Kabupaten Bandung Barat. “Kami akan terus bersinergi dengan KPK, karena tentu kita ingin pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi yang transparan. Karena saya tidak ingin ada korupsi di Bandung Barat untuk keempat kalinya dan saya ingin membuat rekor baru dengan pemerintahan yang bersih” ujarnya.
Deputi Dikmas KPK Wawan Wardiana juga mengingatkan Bupati Jeje beserta jajaran pemerintahannya untuk terus melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi potensi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun anak buahnya kelak. “Perlu adanya ruang bagi masyarakat untuk dalam mengawasi pemerintah guna mencegah korupsi. Jadi upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh bupati, wakil bupati maupun inspektorat” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat dan organisasi masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan rencana peran serta masyarakat melalui strategi pendidikan, pencegahan maupun penegakan hukum.
Kegiatan Ngopi diakhiri dengan komitmen bersama seluruh perwakilan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk dapat bersama-sama dan bersinergi dengan KPK dalam mewujudkan Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung Barat yang bersih dan bebas dari korupsi.