Admin Permas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi Bagi Pelaku Usaha di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Dunia Usaha Antikorupsi /

Mataram – Dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan serta kapabilitas mengenai implementasi nilai-nilai Antikorupsi di Kota Mataram, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi tahun 2025 bagi para pelaku usaha di Kota Mataram dengan tema “Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas, […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi Bagi Pelaku Usaha di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat   Read More »

Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Kota Mataram

Keluarga Berintegritas /

Mataram – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan budaya antikorupsi melalui berbagai pendekatan strategis, salah satunya dengan menjadikan keluarga sebagai pilar utama penanaman nilai-nilai integritas. Dalam rangka memperkuat komitmen tersebut, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema “Mewujudkan Keluarga

Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Kota Mataram Read More »

Langkah Nyata Mataram Menuju Kota Antikorupsi: Bimtek Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi oleh KPK

Kota Kabupaten Antikorupsi /

Mataram, 30 April 2025 – Dalam upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Antikorupsi yang dilaksanakan selama lima hari, pada tanggal 22–30 April 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, dengan tiga hari pelaksanaan secara tatap muka di Kota

Langkah Nyata Mataram Menuju Kota Antikorupsi: Bimtek Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi oleh KPK Read More »

Pelaku Usaha di Minahasa Tenggara Harus Apa?

Dunia Usaha Antikorupsi /

Minahasa Tenggara – Dalam rangka mewujudkan dunia usaha yang bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi di Kantor Bupati Minahasa Tenggara, Minahasa Tenggara (24/04/2025).  Bimbingan teknis dihadiri Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, dan pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 98 orang.  

Pelaku Usaha di Minahasa Tenggara Harus Apa? Read More »

Ada Apa Dengan Pejabat Minahasa Tenggara dan Pasangannya?

Bimtek KerTas, Keluarga Berintegritas /

Minahasa Tenggara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas pada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Kantor Bupati Minahasa Tenggara, Minahasa Tenggara (24/04/2025).  Bimbingan teknis dihadiri Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli dan istri; Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda dan istri; dan Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara,

Ada Apa Dengan Pejabat Minahasa Tenggara dan Pasangannya? Read More »

Bimbingan Teknis Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2025 Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara

Kota Kabupaten Antikorupsi /

Jakarta, 30 April 2025, melanjutkan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Kabupaten/Kota Antikorupsi yang telah dilaksanakan sebelumnya Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 29-30 April 2025 dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Pan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Ombudsman RI dimana dilaksanakan secara daring dengan dibagi menjadi 4 sesi. Hari pertama Sesi ke satu

Bimbingan Teknis Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2025 Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara Read More »

KPK Ngopi di Sleman: Ajak Masyarakat Berperan Serta Memberantas Korupsi

Peran Serta Masyarakat /

Kegiatan Ngobrol Antikorupsi (Ngopi) dilaksanakan di Pendopo Bupati Sleman, Rabu (23/04/2025).                 Daerah Istimewa Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Ngobrol Antikorupsi (Ngopi) dengan tema “Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,

KPK Ngopi di Sleman: Ajak Masyarakat Berperan Serta Memberantas Korupsi Read More »

Agama sebagai Pilar Pencegahan Korupsi: Menuju DIY Bersih dari Korupsi

Peran Serta Masyarakat /

Safari Keagamaan Antikorupsi dengan tema “Peran Serta Masyarakat Keagamaan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Selasa – Kamis, 22 – 24 Februari 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memiliki tugas untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta

Agama sebagai Pilar Pencegahan Korupsi: Menuju DIY Bersih dari Korupsi Read More »

Kabupaten Minahasa Tenggara bersiap menjadi percontohan Kabupaten Antikorupsi

Kota Kabupaten Antikorupsi /

Kabupaten Minahasa Tenggara terpilih menjadi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2025 bersama Kota Blitar dan Mataram, pada hari Selasa, 22 April 2025, telah dilaksanakan Entry Meeting yang dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan OPD, kepala BUMD dan Camat. Dalam sambutannya Bupati

Kabupaten Minahasa Tenggara bersiap menjadi percontohan Kabupaten Antikorupsi Read More »

Rapat Percepatan Penyusunan produk hukum desa dalam rangka pembinaan desa antikorupsi di Provinsi Sumatera Utara

Desa Antikorupsi /

Medan, 17 April 2025 Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Sumatera Utara berinisiasi mengundang rapat Inspektorat, Dinas Kominfo dan Dins PMD Kabupaten dan Kota serta 3 desa yang diusulkan sebagai desa antikorupsi dengan mengundang narasumber dari KPK, dimana Kepala Dinas PMD dan Dukcapil H. Parlindungan Pane, SH, M.Si menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada seluruh Kabupaten dan

Rapat Percepatan Penyusunan produk hukum desa dalam rangka pembinaan desa antikorupsi di Provinsi Sumatera Utara Read More »