KPK Gelar Safari Keagamaan Antikorupsi di Kalimantan Barat: Perkuat Peran Tokoh Agama dalam Membangun Integritas
Pontianak, [28 – 29 Oktober 2025] — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat melaksanakan kegiatan Safari Keagamaan Antikorupsi di Provinsi Kalimantan Barat, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperkuat peran tokoh dan pemuka agama dalam membangun budaya antikorupsi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
Safari Keagamaan Antikorupsi di Kalimantan Barat diselenggarakan di dua lokasi.
Pertama, di Vihara Maitreya Murti, kegiatan dilaksanakan bersama umat Buddha dengan fokus pembahasan nilai-nilai integritas dalam perspektif ajaran Dhamma.
Kedua, di Aula Utama Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yakni:
- Sesi pertama diikuti oleh para tokoh agama, pemuka agama, penyuluh agama, penghulu, dan pendidik keagamaan;
- Sesi kedua melibatkan para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat serta pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui kegiatan ini, KPK mendorong agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan dapat terus diinternalisasi oleh para pemuka agama dan penyuluh di setiap kegiatan keagamaan. Tokoh agama diharapkan menjadi teladan dan agen advokasi integritas, yang mampu menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif kepada umat.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan moral dan spiritual masyarakat.
“Ajaran agama memiliki kekuatan besar dalam membentuk karakter dan perilaku jujur. Karena itu, kami menggandeng para tokoh dan penyuluh agama agar nilai integritas dan antikorupsi menjadi bagian dari kehidupan beragama sehari-hari,” ujarnya.
Kegiatan Safari Keagamaan Antikorupsi ini juga menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi antara KPK dan Kementerian Agama, dalam rangka memperkuat pendidikan moral dan integritas di tengah masyarakat Kalimantan Barat. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat menjangkau lebih banyak komunitas keagamaan, termasuk generasi muda, sebagai upaya membangun ekosistem sosial yang bersih dan bebas dari korupsi.